Pustaka Steva, 10 Januari 2026 – Bencana ekologi yang menimpa tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat memberikan kita semua penyadaran bahwa apa yang kita sebut sebagai ibu (hutan) telah rusak oleh kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan. Pengalokasian lahan yang ditujukan untuk kemajuan rakyat, malah menciderai hati dan raga rakyat.

Dokumentasi: Rancak Publik
Rakyat tak henti dihujani banyak ketakutan. Hujan yang tadinya menghadirkan banyak kerinduan, kini menjelma ketakutan, tak sedikit rakyat yang mengalami trauma. Hujan yang tadinya berkah, kini menimbulkan ragam kecemasan. Sebab, hutan kita yang tadinya alami, kini telah telanjang. Dirusak oleh beberapa pihak yang tak bertanggungjawab.
Menyikapi fenomena di atas, Rancak Publik bekerjasama dengan Pustaka Steva menggelar “Bincang Rancak” dengan tajuk: “Blueprint Mitigasi dan Penanggulangan Bencana di Sumatera” yang menghadirkan beberapa pakar lintas bidang.
Nongkrong ke kafe dan berdiskusi dengan remaja-remaja Orde Baru dengan tema yang berat ini memberi kita banyak hal. Blueprint mitigasi bencana, tema berat seperti ini dibahas di mana kalau tidak di Pojok Steva. Yap benar, Steva memang bukan sekadar kafe. Kita warga Sumatra Barat memang harus bangga dengan keberadaan Steva di zaman yang bergerak cepat ini.
Iklan.
Oke lanjut.
Bincang Rancak kali ketiga yang digelar pada Sabtu 10 Januari 2026 ini menghadirkan para pakar di bidang geoteknik, kesehatan anak, biologi molekuler, dan pengelolaan resiko menghadapi bencana.
Sesi awal yang berlangsung pada pukul 20.00 wib kurang sedikit ini dibuka oleh Tri Wahyuni Oktanita, pustakawan dari Rancak Publik yang memaparkan profil dari masing-masing pembicara. Mereka adalah; Hidayatul Irwan, S.T. M.T, Praktisi Bencana, PMI Sumatera Barat. Dr. dr. Andani Eka Putra, M. Sc, Pakar Biologi Molekular dan Ketua Komite Pencegahan, Pengendalian Infeksi RSUP M. Djamil Padang. dr. Asrawati Nurdin, M. Biomed, Sp. A., Subsp TKPS(K), Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan satu narasumber yang berhalangan hadir, Prof. Abdul Hakam, Ph.d, pakar geoteknik. Sesi inti diskusi dipandu oleh Rozidateno Putri Hanida, S. IP., M.PA, Akademisi Universitas Andalas yang puluhan tahun hidup di Padang dengan konsep diet sampah. Rozidateno (selanjutnya ditulis Oji) juga adalah pembina Rancak Publik sendiri.
Diskusi ini dimaksudkan dalam rangka berikhtiar membicarakan kemaslahatan orang banyak, agar masyarakat ‘kita’ dapat bersinergi manakala ke depannya bencana (((serupa))) terjadi.
Diskusi terbuka, para hadirin boleh memberikan komentar atau tanggapan terkait pemaparan dari masing-masing narasumber di sesi pertanyaan setelah diberikan kesempatan oleh moderator…” begitu kata Tri Wahyuni Oktanita di ujung sesi awal diskusi publik ini.
Oji melempar pertanyaan langsung mengarah pada tajuk diskusi. Tajuk ini menggelitik. Memangnya ada? Memangnya ada blueprint itu? Lebih lanjut, masih dalam pertanyaan Oji, “Setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai (konteksnya mungkin di Sumatera Barat), apa dan bagaimana kita? Baik-baik kah kita? Seperti apakah kita?” Oji meminta POV dari kedua narasumber yang lebih dulu hadir.
Menyikapi pertanyaan Oji yang langsung ke ulu hati, setelah menyampaikan rasa duka mendalamnya atas musibah yang menimpa tiga provinsi yang sudah merenggut ribuan nyawa. Semoga korban menjadi syahid dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Meski ini bakal jadi penderitaan yang panjang.
“Korban jiwa dari bencana ekologi di Sumtra sudah lebih dari 1000 (seribu) orang, ini bukan hanya sekadar angka. Satu nyawa pun sebenarnya adalah pertaruhan untuk kita pertanyakan, kenapa mereka menjadi korban.” kata Hidayatul Irwan.
Hidayatul Irwan menyebut bahwa “pekerjaan “kita” belum selesai, dan tanggungjawab “kita” belum tuntas.” Ia dan beberapa rekan di Palang Merah Indonesia (PMI) masih sedang berjuang memperbaiki keadaan.
Menurut Hidayatul Irwan, “menangani korban jiwa yang meninggal (((jauh lebih gampang))) ketimbang menghadapi korban yang masih hidup, yang sudah tidak punya rumah lagi, misalnya. Kalau korban jiwa biasanya akan ada tim yang akan melakukan investigasi atas jasad korban, sehingga korban jiwa jadi punya identitas.

Dokumentasi: Rancak Publik
Sementara untuk korban yang masih hidup, jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi maslah baru, tentu saja juga akan menjadi musibah bagi kita semua.
“Mengapa mereka semua harus menjadi korban atas apa yang tidak mereka kerjakan?” terang Hidayatul Irwan.
Pertanyaan yang sama diajukan Oji kepada narasumber kedua. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Asrawati Nurdin, M. Biomed, Sp. A., Subsp TKPS(K) (selanjutnya disebut Wati) menyebut bencana ini sangat berdampak dan berdampak pada anak. Ada anak yang kehilangan orangtua, kehilangan keluarga, mereka harus menumpang pada keluarga besar, atau yang tidak memiliki rumah (lagi) sehingga harus tinggal di huntara. Mereka tentu akan mengalami perubahan lingkungan, dan tentu hal ini butuh daya adaptasi.
Setiap anak berbeda-beda penanganan. Menurut Wati, dampak yang paling rentan adalah gangguan psikososial ke depannya. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sudah turun ke beberapa lokasi yang terdampak, masuk di daerah Agam, Kota Padang dan telah melakukan screening untuk gangguan tidur. Pada minggu-minggu awal 60-70 persen anak sudah mengalami ini. Selain itu, sepertiga dari anak yang ditemui juga mengalami gangguan cemas.

Dokumentasi: Rancak Publik
Klue-nya adalah, satu atau tiga bulan ke depan akan mempengaruhi psikososial anak akan sangat diperlukan, apalagi data di lapangan, bahwa banyak anak yang tidak ikut imunisasi di wilayah Sumatera Barat dan Aceh, sehingga anak-anak ini berperluang besar untuk mendapatkan penyakit menular.
Ahamdulillah, masih banyak puskesmas dan pelayanan kesehatan di RSUD masih banyak yang dapat diakses, jadi, relawan yang turun bisa dapat bergiliran membantu orang-orang / anak yang terdampak. Menurut Wati, kalau perlu, dokter pun harus jemput bola ke lokasi terdampak untuk trauma healing dan lain-lain.
Oji menanggapi pernyataan Wati, dengan pertanyaan lanjutan. Tadi Uni Wati menyebut, kalau tidak banyak adanya anak yang imunisasi, sehingga anak yang tidak terimunisasi ini jadi lebih gampang terserang penyakit, dapat sakit lebig cepat. Artinya, ternyata betullah tidak ada proses mitigasi yang tersusun dalam bentuk blueprint. Itukah sebetulnya? Tak adakah panduan nyata yang akan membuat Ni Wati dan kawan-kawan begitu terjadi bencana, untuk melaksanakan SOP?
Wati menyebut, “Kalau kami dari IDAI, kami punya satgas bencana. Kami langsung rapat bertiga, dari tiap-tiap provinsi yang terdampak bencana. Kami berkumpul, dan difokuskan bahwa IDAI menyebut bahwa ini adalah bencana Nasional”
Menarik ya “kata Oji. Di saat negara tak kunjung menyatakan ini bencana Nasional, IDAI justru menyatakan ini bencana Nasional” tanya Oji.
Wati menjelaskan, “IDAI menganggap ini sebagai masalah Nasional, walaupun tidak pernah kunjung menjadi bencana Nasional. Kami langsung iuran dan langsung turun ke lapangan. Kenapa? Karena anak-anak nggak bisa nunggu. Walaupun kolaborasi awalnya sempat terbatas, dan karena kebetulan kami ada dana, kami bisa bergerak dengan pengalaman dari pedoman kebencanaan yang ada. Kami pun sering bikin hal-hal baik bagi masyarakat, salah satunya dapur umum MPASI dan pemberian susu formula saat adanya bencana.
Wati menyebut, “Di awal itu penuh sesak. Banyak yang ingin bekerja, tapi koordinasi dan petanya itu yang harus jelas” begitu penutup yang disampaikan Wati.
Saat Wati menyebutkan jawabannya, Dr. dr. Andani Eka Putra, M. Sc datang ke acara diskusi.
Diskusi sudah berlangsung sekitar tiga puluh menit.

Dokumentasi: Rancak Publik
Oji melemparkan pertanyaan baru kepada Hidayatul Irwan, “Yang tercatat di mata banyak orang, banyak keterlibatan publik lainnya, hadir dengan bantuan yang mereka galang sendiri, begitu tingginya partisipasi, apakah itu cara paling tepat untuk membantu di saat sekarang. Saya khawatir, banyak partisipasi publik itu tidak cukup menyelamatkan apa-apa?”
Hidayatul Irwan menyebut, “Pertama, bencana ini memang merupakan urusan kita bersama. Khusus di Sumatra Barat, kontribusi non pemerintah memberikan kontribusi yang sangat nyata. Mereka bahkan sudah menyebut jargon Sumbar Pulih, Rakyat bantu Rakyat” meski sebenarnya yang bertanggungjawab menurut Undang-Undang adalah penyelenggara negara. Ciri khas orang Indonesia adalah seperti itu, saat bencana terjadi, banyak warga merasa terpanggil dan menjadi relawan, menghimpun banyak bantuan, hadir ke lokasi terjauh, meski tak jarang juga tanpa memikirkan kondisi.
Saat ini, yang belum ada adalah hunian sementara (huntara), sebab, jika belum banyak huntara, masalah privasi juga harus diperhatikan, karena jika dibiarkan, akan menimbulkan masalah baru, salah satunya kekerasan seksual.
Kontribusi dari kawan-kawan non pemerintah sangat penting. Meski “rakyat bantu rakyat” ini belum terlalu banyak ditanggapi pemerintah.
Dr. dr. Andani Eka Putra, M. Sc, Pakar Biologi Molekular dan Ketua Komite Pencegahan, Pengendalian Infeksi RSUP M. Djamil Padang mentraktir semua orang yang belanja di Pustaka Steva.
Pertanyaannya, kenapa huntara baru dibangun setelah 1 bulan bencana? Kalau uang sudah ada kenapa tidak langsung dibangun? Harusnya, mana yang bisa dikerjakan lebih awal, dikerjakan lebih awal. Misalnya, pengadaan air bersih, kenapa belum juga diusahakan.
Apa masalah kita?

Dokumentasi: Rancak Publik
Masalahnya adalah, blueprint kita itu tidak ada, bencana terulang dan kita gagap menghadapinya. Seharusnya, begitu ada bencana, pasien-pasien yang butuh operasi segera dilaksanakan. Kasus-kasus anak, harus didahulukan.
Bantuan air bersih dan listrik, seharusnya sudah menjadi standar saja. Kenapa kita tidak bikin perhitungan, sehingga setelah berbulan-bulan, belum juga dikerjakan.
Kita seharusnya gercep. Dengan cepat, semakin banyak orang bisa tertolong” tambah Dr. dr. Andani Eka Putra, M. Sc. Perlu banyak orang yang bergerak, mungkin juga bisa dibantu oleh mahasiswa.
“Mari kita mulai dari kita!” tutup Dr. dr. Andani Eka Putra, M. Sc.
Rancak Publik membuka akses untuk menikmati diskusi ini. Kita semua bisa menyaksikan siaran ulangnya di Youtube Rancak Publik. (*)
Maulidan Rahman Siregar, lahir di Padang, 03 Februari 1991 dan kini sudah besar.












