Bencana ekologi yang menimpa tiga wilayah di Sumatra, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat, sampai hari ini, 22 Desember 2025 belum juga ditetapkan sebagai bencana Nasional, padahal beberapa pantauan dari berbagai rilisan di sosial media, masih banyak lokasi yang terdampak bencana, masih sulit diakses. Masyrakat dipaksa tabah dengan keadaan, yang entah bisa sampai kapan dapat pulih. Bagaimana bisa pulih segera? Bantuan baik dari pemerintah maupun dari penggalang donasi dirasa kurang cukup untuk memperbaiki keadaan. Alih-alih menata masa depan, menyambung hidup dari hari ke hari saja masih susah. Bantuan yang datang, sifatnya periodik, masyarakat terdampak menggunakan bantuan ya hanya sekadar menyambung hidup mereka.
Update korban dari BNPB, hingga 25 Desember 2025, korban jiwa sudah menyentuh angka 1.135 jiwa dan 173 orang masih hilang. Kita semua harus segera berbuat lebih, bergerak cepat, sebab, masih ada sekitar 489.864 orang yang mengungsi. (narasinewsroom)
Status bencana Nasional yang diminta beberapa pihak mungkin rasanya tak berarti lagi, rakyat tak butuh status, mereka butuh dibantu. Rumah, pakaian, makanan, dan anak-anak mereka harus kita cari jalan keluarnya. Jangan terlalu lama diam.
Rumah hanyut, barang-barang berharga terbawa arus, keluarga terpisah, hilang, atau bahkan meninggal dunia. Karena masih belum berstatus bencana Nasional, pemerintah bahkan menolak bantuan asing. Masyarakat luar yang mengirimkan bantuan dihalangi. Oke, kalau pemerintah dapat mengatasi, faktanya jauh panggang dari api. Masyarakat terdampak pun jadi makin sulit. Tak jarang, mereka harus berkejaran dan berlarian hanya sekadar bisa dapat makan.
Kedatangan unsur pemerintah, mulai dari presiden, jajaran menteri, hingga anggota DPR ke lokasi terdampak, dikabarkan hanya menyentuh wilayah yang tidak terlalu terdampak. Dan pula, bukannya mengatasi masalah, kedatangan pejabat di lokasi terdampak malah menimbulkan masalah baru. Pernah tersiar kabar, mereka (para pejabat) yang datang, karena harus disambut, malah bikin proses evakuasi puing yang berserakan jadi terhenti. Bukan kedatangan seperti itu yang diharapkan.
Ulah para pejabat bahkan lebih menyayat hati dengan berbagai omongannya yang seakan tidak empati. Aksi-aksi mereka pun bahkan nyaris seperti konten tak pakai konsep. Bayangkan, masalah apa yang bisa selesai hanya dengan memikul sekarung beras? Mulut-mulut mereka seperti orang tak sekolah. Kondisi sudah kondusif, listrik 90 persen, bencana ini hanya mencekam di medsos, dan menerima sumbangan/bantuan harus pakai KK? Pakai KK gimana? Rumahnya sudah hanyut!
Harus berapa nyawa lagi yang naik ke langit, Pak Presiden?
Jika negara ini rasanya tidak mampu untuk menangani bencana ini, harusnya berlapang-lapang dada pula untuk menerima bantuan asing. Masyarakat perlu ditolong. Nyawa manusia perlu dilindungi. Belum lagi soal sekolah anak-anak mereka yang harus kapan dimulai?
Negara harus bertindak cepat, Pak Presiden.
Belum sudah bencana ekologi di Sumatra ini harusnya Anda selaku presiden bisa menahan diri terlebih dahulu, bukan malah merisaukan masyarakat. Apa pentingnya Anda menyebutkan kalau akan membuka banyak lahan sawit di Papua di saat kami semua masih tidur di posko, di saat kami harus meminta-minta bantuan di jalan, di saat kami harus berusaha mengeluarkan lumpur dari rumah, menata barang-barang, menata hidup?
Satu nyawa manusia sungguh berarti. Ini bukan hanya soal angka!
Sebagian orang berpendapat, kalau efek bencana ini lebih parah dari Tsunami Aceh beberapa tahun lalu. Meski jumlah korban lebih banyak, namun air laut dapat segera kembali ke laut. Sementara sekarang, rumah dihantam kayu, mobil lama terendam, dan banyak rumah yang sudah tak layak lagi ditinggali. Anak-anak mereka pun harus segera bersekolah.
Nyawa manusia bukan soal angka!
Tidak setahun dua tahun hal ini bisa kembali. Masyarakat tentu saja akan belajar banyak soal ini, sekarang tinggal giliran Pak Presiden membuktikan sejauh mana Anda bisa berbuat. Apakah benar, keberlangsungan negara selama ini memang diperuntukkan untuk masyarakat dan bangsa. Jangan-jangan, negara ini hanya milik segelintir orang yang terus menggeruk tanah, dan menebang pohon demi pundi-pundi kekayaan mereka.
Toh, truk-truk pengangkat sawit tetap jalan melintasi wilayah yang banjir, dan dilihat banyak korban. Lebih parah lagi, beredar video aparat yang melakukan kekerasan pada rakyat yang menuntut kecepatan penanganan. Aparat yang harusnya mengayomi, malah mengadili warga dengan bogem mentah. Padahal, sudah sedikit yang tersisa dari mereka.
Harus terus berbuat, Pak Presiden. Selamatkan nyawa mereka. Satu nyawa yang hilang sungguh tak akan bisa diganti dengan apapun. Hari ini, tepat sebulan setelah bencana ekologi melanda. Mau sampai kapan mereka semua harus bertahan? Tolonglah…(*)
Maulidan Rahman Siregar, penulis dan pendidik. Buku terbarunya, Cerdik Pandai (Basabasi: 2025)
